Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima

Terakhir diperbarui: Maret 2026

Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima ini mengatur perilaku Anda di platform PrTask. Semua pengguna, termasuk klien dan pengembang, harus mematuhi kebijakan ini. Pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan penegakan termasuk penangguhan atau penghentian akun. Kebijakan ini mematuhi persyaratan moderasi konten dalam EU Digital Services Act (DSA).

1. Aktivitas yang Dilarang

Pengguna tidak boleh menggunakan PrTask untuk mengirimkan kode hasil plagiarisme, mengirim spam tugas, memanipulasi peringkat leaderboard, atau terlibat dalam aktivitas pembayaran yang curang.

2. Kualitas Kode dan Penyerahan yang Jujur

Semua pull request yang dikirimkan harus merupakan karya asli. Kode otomatis atau yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan harus diungkapkan dalam deskripsi PR.

3. Integritas Akun

Pengguna harus mempertahankan satu akun saja. Membuat banyak akun untuk mengklaim tugas atau memanipulasi sistem akan mengakibatkan penangguhan permanen.

4. Perilaku yang Dilarang

Perilaku berikut ini dilarang keras di PrTask dan dapat mengakibatkan tindakan penegakan segera:

5. Penegakan

Pelanggaran dapat mengakibatkan penangguhan akun, penyitaan bounty, dan pelarangan permanen dari platform.

PrTask berhak mengambil tindakan penegakan atas kebijakannya sendiri. Pengguna yang dikenai tindakan penegakan dapat mengajukan banding dengan menghubungi abuse@prtask.com dalam waktu 14 hari sejak tindakan dilakukan. PrTask akan memberikan pernyataan alasan untuk setiap keputusan moderasi konten sebagaimana diwajibkan oleh EU Digital Services Act.

6. Moderasi Konten

Sesuai dengan EU Digital Services Act (DSA) 2022/2065, PrTask mempertahankan kebijakan moderasi konten yang transparan. Pengguna dapat menandai konten ilegal atau berbahaya melalui mekanisme pelaporan kami. PrTask memproses pemberitahuan dari trusted flagger dengan prioritas. PrTask memberikan pernyataan alasan untuk setiap keputusan moderasi konten, menawarkan mekanisme penanganan keluhan internal, dan menyediakan akses ke penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi pengguna yang terdampak oleh keputusan moderasi. PrTask menerbitkan laporan transparansi tahunan tentang aktivitas dan keputusan moderasi konten. PrTask melarang dark patterns dalam antarmuka moderasi konten dan memastikan bahwa pengambilan keputusan algoritmik tunduk pada tinjauan manusia.

7. Pelaporan Pelanggaran

Jika Anda melihat aktivitas apa pun yang melanggar Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima ini, harap laporkan ke abuse@prtask.com. Sertakan nama pengguna pihak yang melanggar, deskripsi pelanggaran, dan bukti pendukung seperti tautan atau tangkapan layar. Semua laporan ditinjau dalam waktu 2 hari kerja. PrTask melindungi identitas pelapor dan melarang pembalasan terhadap siapa pun yang mengajukan laporan dengan itikad baik.

8. Kontak

Untuk pertanyaan tentang Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima ini, hubungi abuse@prtask.com. Untuk pertanyaan hukum, hubungi legal@prtask.com.

Tentang Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima Ini

Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima ini menetapkan aturan perilaku bagi semua peserta di marketplace PrTask. Kebijakan ini mendefinisikan aktivitas yang dilarang termasuk plagiarisme, spam, manipulasi leaderboard, penipuan pembayaran, pelecehan, dan perilaku lain yang merusak integritas platform. Aturan ini ada untuk melindungi komunitas dan memastikan bahwa PrTask tetap menjadi lingkungan yang tepercaya baik bagi pengembang yang mencari pekerjaan berbayar maupun klien yang mencari kontribusi kode berkualitas.

Tindakan penegakan dapat berupa peringatan hingga penghentian akun permanen tergantung pada tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran. PrTask menggunakan deteksi otomatis dan peninjauan manual untuk mengidentifikasi pelanggaran kebijakan, dan menyediakan proses banding bagi pengguna yang meyakini bahwa tindakan penegakan diterapkan secara keliru. Semua pengguna diharapkan menjaga perilaku profesional, mengirimkan karya asli, dan mematuhi hukum yang berlaku terkait transaksi keuangan, kekayaan intelektual, dan peraturan anti pencucian uang.